Friday, May 31, 2013

Cara Merokok

Cara Merokok



JANGAN PERNAH MEROKOK DI TEMPAT UMUM KARENA KAMU AKAN MEMBAHAYAKAN ORANG LAIN 5X LIPAT DARI KERUSAKAN YANG TERJADI PADA DIRIMU!!

Pada suatu hari ketika ditempat umum yang padahal sudah ada tulisanya dilarang merokok eh tapi banyak yang nekat merokok, kemudian disaat nyesek seperti kala itu aku bikin status:


kenapa asap rokok itu mesti dikeluarin, kenapa gak ditelan aja?
faktanya masih mending bau remason ketimbang bau asap rokok


Status itu santai tapi serius, sama halnya dengan postingan ini juga santi tapi semoga kesannya mendalam. Dari status itu mengundang beberapa komen dan mungkin kebanyakan yang ngomen itu perokok, karena komen mereka tidak menjawab pertanyaan statusku tapi cinderung menunjukan jasa-saja rokok gitu, misalnya:


Merokok itu membantu orang lain mendapat kerjaan,kalau gak ada org mrokok, pabrik rokok bangkrut,karyawannya pada nganggur, yg gak kuat mental pada nggarong krna gak ada pemasukan, jd skrg lebih suka garong bergentayangan ato orang merokok bergentayangan….

Untuk komen seperti diatas jawabku: banyak juga yang gak kuat beli rokok akirnya garong tow…

Terus model komen yang satunya lagi:


Devisa negara terbesar salah satunya adaLah rokok setelah tki. Kalo rhemason penyumbang kecil untuk devisa.sumber : mbah google

Yah, begitulah mereka berusaha menunjukan jasa-jasa rokok itu tapi sayangnya hanya bisa menunjukan jasa rokok pada umumnya bukan jasa rokok pada dirinya sendiri. Ada komen yang lebih sadis lagi, yang komen beginian ini adalah teman SMA-ku:


klo d telan g da gunany merokok.

Terus aku tanya yang intinya: emang gunanya merokok itu apa?, eh dianya jawab yang intinya: coba aja biar tau sendiri pastinya. Aku jawab lagi yang intinya: loh aku taunya gak ada gunanya kok, jadi kenapa aku mesti nyoba, eh dia jawab lagi yang intinya: makanya nyoba biar ngerti, jangan cuma baca saja. Dan seterusnya intinya, SORY aku gak mau nyoba orang cuma bau asapnya aja dah bikin sesek kok. Intinya itu orang gak bisa jawab apa kegunaan dari merokok, jadi dia jawabnya kayak gitu, kalau dia tau jawabannya pasti ketika ada pertanyaan gunanya merokok itu apa maka dia langsung jelasin gunanya adalah 1. 2. 3. 4. 5. dst gitu.

Ah, sudahlah…. lupakan soal status dan komen-komentar itu. Intinya kan selama ini merokok jadi kontroversi yang salah satunya karena asapnya itu mengganggu orang lain yang tidak merokok gitu kan? jadi kalo menurutku cara merokok yang baik yang tidak mengganggu orang lain itu adalah pertama:


Kalau merokok itu asapnya jangan dikeluarin lagi, sudah telan aja gitu, karena kan kalo dikeluarin bisa mengganggu orang lain gitu kan!!!! Kalau cara ngerokoknya dengan tanpa menyemburkan asap yang mengganggu pihak lain, mungkin kehidupan antara perokok dan non perokok lebih harmonis.

Gimana? Yah, merokok itu memang hak masing-masing, tapi jangan sampai juga mengganggu hak orang lain yaitu hak untuk tidak diganggu oleh asap rokok andaitu. Dan sepertinya kini perokok itu semakin bertambah subur dan sayangnya banyak juga yang sembarangan, kadang sudah ada tulisaanya not smoking tetep aja nekat ngerokok. Jadi tambahan lagi untuk merokok yang baik yang kedua adalah:


Jangan sembarangan, cari tempat yang sekiranya sepi, karena kalau anda merokok ditempat yang ramai itu tidak semua orang yang ada disitu tahan dengan asap rokok anda, cobalah untuk menahan hasrat merokok anda sementara. Kalau anda berada ditempat yang ramai tapi orangnya perokok semua ya silakan merokok sepuasnya. Tapi kalau anda berada ditempat ramai dimana tidak semuanya perokok tapi anda bener-bener kebelet pengen merokok maka solusinya gunakan cara pertama.

Gimana, yang perokok ada yang mau sewot? ya silakan, monggo….. tapi kalau menurutkusebaik-baiknya merokok tetap jauh lebih baik bila tidak merokok

sumber : http://widhawati.blogdetik.com/index.php/2013/01/04/cara-merokok-yang-baik/

Wednesday, May 29, 2013

Sinopsis Sang Pencerah

Sinopsis Sang Pencerah




Film Sang Pencerah ini mengambil setting di Kota Jogyajakarta pada tahun 1867-1912.
Sepulang dari Mekah, Darwis muda (Ihsan Taroreh) mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Seorang pemuda usia 21 tahun yang gelisah atas pelaksanaan syariat Islam yang melenceng ke arah Bid’ah /sesat

Melalui Langgar / Surau nya Ahmad Dahlan (Lukman Sardi) mengawali pergerakan dengan mengubah arah kiblat yang salah di Masjid Besar Kauman yang mengakibatkan kemarahan seorang kyai penjaga tradisi, Kyai Penghulu Kamaludiningrat (Slamet Rahardjo) sehingga surau Ahmad Dahlan dirobohkan karena dianggap mengajarkan aliran sesat. Ahmad Dahlan juga di tuduh sebagai kyai Kafir hanya karena membuka sekolah yang menempatkan muridnya duduk di kursi seperti sekolah modern Belanda.

Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai kyai Kejawen hanya karena dekat dengan lingkungan cendekiawan Jawa di Budi Utomo. Tapi tuduhan tersebut tidak membuat pemuda Kauman itu surut. Dengan ditemani isteri tercinta, Siti Walidah (Zaskia Adya Mecca) dan lima murid murid setianya : Sudja (Giring Nidji), Sangidu (Ricky Perdana), Fahrudin (Mario Irwinsyah), Hisyam (Dennis Adishwara) dan Dirjo (Abdurrahman Arif), Ahmad Dahlan membentuk organisasi Muhammadiyah dengan tujuan mendidik umat Islam agar berpikiran maju sesuai dengan perkembangan zaman

Sepulang dari Mekah, Darwis muda (Muhammad Ihsan Tarore) mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Seorang pemuda usia 21 tahun yang gelisah atas pelaksanaan syariat Islam yang melenceng ke arah sesat, Syirik dan Bid’ah.

Dengan sebuah kompas, dia menunjukkan arah kiblat di Masjid Besar Kauman yang selama ini diyakini ke barat ternyata bukan menghadap ke Ka’bah di Mekah, melainkan ke Afrika. Usul itu kontan membuat para kiai, termasuk penghulu Masjid Agung Kauman, Kyai Penghulu Cholil Kamaludiningrat (Slamet Rahardjo), meradang. Ahmad Dahlan, anak muda yang lima tahun menimba ilmu di Kota Mekah, dianggap membangkang aturan yang sudah berjalan selama berabad-abad lampau.

Walaupun usul perubahan arah kiblat ini ditolak, melalui suraunya Ahmad Dahlan (Lukman Sardi) mengawali pergerakan dengan mengubah arah kiblat yang salah. Ahmad Dahlan dianggap mengajarkan aliran sesat, menghasut dan merusak kewibawaan Keraton dan Masjid Besar.

Bukan sekali ini Ahmad Dahlan membuat para kyai naik darah. Dalam khotbah pertamanya sebagai khatib, dia menyindir kebiasaan penduduk di kampungnya, Kampung Kauman, Yogyakarta. “Dalam berdoa itu cuma ikhlas dan sabar yang dibutuhkan, tak perlu kiai, ketip, apalagi sesajen,” katanya. Walhasil, Dahlan dimusuhi.

Langgar kidul di samping rumahnya, tempat dia salat berjemaah dan mengajar mengaji, bahkan sempat hancur diamuk massa lantaran dianggap menyebarkan aliran sesat.

Dahlan, yang piawai bermain biola, dianggap kontroversial. Ahmad Dahlan juga di tuduh sebagai kyai Kafir karena membuka sekolah yang menempatkan muridnya duduk di kursi seperti sekolah modern Belanda, serta mengajar agama Islam di Kweekschool atau sekolah para bangsawan di Jetis, Yogyakarta.

Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai kyai Kejawen hanya karena dekat dengan lingkungan cendekiawan priyayiJawa di Budi Utomo. Tapi tuduhan tersebut tidak membuat pemuda Kauman itu surut. Dengan ditemani isteri tercinta, Siti Walidah (Zaskia Adya Mecca) dan lima murid murid setianya : Sudja (Giring Ganesha), Sangidu (Ricky Perdana), Fahrudin (Mario Irwinsyah), Hisyam (Dennis Adhiswara) dan Dirjo (Abdurrahman Arif), Ahmad Dahlan membentuk organisasi Muhammadiyah dengan tujuan mendidik umat Islam agar berpikiran maju sesuai dengan perkembangan zaman.

sumber : wikipedia

Sinopsis Sang Kyai

Sinopsis Sang Kyai




Tahun 1942 Jepang melakukan ekspansi ke Indonesia. Di Jawa Timur, beberapa KH dari beberapa pesantren ditangkapi karena melakukan perlawanan. KH Hasyim Asy'ari sebagai pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng ditangkap karena dianggap menentang Jepang. Penangkapan ini membuat kericuhan di Tebu Ireng, dan menimbulkan reaksi dari para putra beliau; KH Wahid Hasyim, Karim Hasyim dan Yusuf Hasyim serta deretan para santri: Baidlowi (menantu beliau), Kang Solichin, orang kepercayaan, serta tiga santri muda; Harun, Kamid dan Abdi.

Penangkapan itu membuat situasi pesantren kacau. Maisyaroh–lebih kerap disebut Nyai Kapu–istri KH Hasyim Asy'ari, diungsikan ke daerah Denaran. KH Wahid Hasyim bersama Wahab Hasbullah meminta agar KH Hasyim Asy'ari dibebaskan. Kepala Kempetei yang menahan beliau, tidak bersedia membebaskan. Bahkan KH Hasyim Asy'ari dipindah penjara hingga tiga kali. Mulai dari penjara Jombang, Mojokerto hingga ke penjara Bubutan Surabaya. KH Wahid Hasyim dan KH Wahab Hasbullah lalu meminta bantuan Abdul Hamid Ono, orang Jepang, kenalan keluarga. Sementara proses berlangsung, KH Wahid Hasyim dan KH Wahab Hasbullah mengadakan pertemuan NU di Jakarta, dengan agenda membebaskan para Kiai. Dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan jalan damai.

Sepeninggal KH Hasyim Asy'ari, sebagian santri memilih hengkang dari pesantren. Harun dan Kamid yang membuntuti saat KH Hasyim Asy'ari ditangkap, mengalami nasib tragis. Kamid ditembak mati, saat kepergok dengan patroli tentara Jepang. Kematian Kamid dan penangkapan KH Hasyim Asy'ari memunculkan kemarahan dalam diri Harun. Berbeda dengan Abdi yang memilih jalan damai mengikuti langkah KH Wahid Hasyim, Harun memilih ikut para militan dalam mencuri ransum tentara Jepang.

Jepang membebaskan para Kiai, termasuk KH Hasyim Asy'ari. Mereka mempertimbangkan bahwa membebaskan para Kiai agar bisa diajak kerjasama. Jepang bahkan mendudukkan KH Hasyim Asy'ari sebagai ketua Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Karena tidak berkedudukan di Jakarta, KH Hasyim Asy'ari melimpahkan wewenang pada KH Wahid Hasyim. Beliau memilih menetap di Tebu Ireng.

Melalui Masyumi Jepang minta rakyat melipatgandakan hasil bumi, bahkan melalui ceramah di masjid. Shumubu (departemen agama) yang dipimpin Husein Djajadingrat dan petinggi Shumubu, Wirohadjono melalui media "Suara Muslimin" meminta Masyumi agar menyitir ayat-ayat dalam menggerakkan pengumpulan hasil bumi. Ketegangan antara Masyumi dan Shumubu mulai.

Harun mempertanyakan hal ini pada KH Hasyim Asy'ari. Ia merasa Masyumi berpihak pada Jepang. KH Hasyim Asy'ari menjawab bahwa Masyumi hanya berpihak pada pembesar-pembesar yang adil. Harun kecewa dan keluar dari lingkup pesantren. Abdi yang mengetahui hal itu mencegah. Menurutnya, Harun tidak dapat membaca rencana KH Hasyim Asy'ari. Tapi Harun bersikukuh untuk pergi dari situ.



Jepang kemudian mengukuhkan KH Hasyim Asy'ari sebagai ketua Shumubu sekaligus ketua Masyumi. KH Hasyim Asy'ari menerima jabatan tersebut dengan pertimbangan untuk berjuang lewat dalam. Beliau bisa menolak perintah para santri masuk Heiho, malah terbentuk barisan Hizbullah.

Jepang mulai mengalami kalah perang, tapi mengembalikan kedaulatan kepada Sekutu. Utusan Presiden Soekarno menghadap KH Hasyim Asy'ari. Pesan Presiden Soekarno itu soal hukumnya membela tanah air. Terjadilah Resolusi Jihad di Surabaya. Para Santri bersiap untuk berjihad. Pada titik ini, Harun mulai terbuka matanya. Peristiwa tewasnya Mallaby ini adalah awal perang dahsyat 10 November 1945 yang melibatkan rakyat, berbagai barisan pemuda serta laskar Hizbullah bentukan KH Hasyim Asy'ari yang terdiri dari para santri.

Sumber Reffrensi : http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-s008-13-020007_sang-kiai

Sinopsis Habibi dan Ainun

Sinopsis Habibi dan Ainun



Semua orang di indonesia pasti sering mendengar tentang film yang satu ini. Berikut sinopsisnya!

Bacharuddin Jusuf Habibie yang biasa di panggil Rudy adalah seorang yang jenius yang sedang menyelesaikan kuliahnya di Jerman. Tapi Habibie tiba-tiba terserang penyakit TBC, akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Ketika di Indonesia Habibie bertemu teman lamanya yaitu Hasri Ainun atau biasa di panggil Ainun. Habibie jatuh cinta pada Ainun. Akhirnya mereka menikah dan terbang ke Jerman. Dinginnya salju tak membuat Habibie putus asa dalam menyelesaikan kuliahnya.


Setelah lulus Habibie mengirim surat ke Pemerintah Indonesia bahwa dia sudah lulus kuliah S3 dan ingin mengabdikan dirinya untuk membuat pesawat terbang. Namun Pemerintah Indonesia selalu menolaknya. Habibie sangat sedih, namun Ainun menghiburnya. Akhirnya Habibie memutuskan untuk bekerja di salah satu industri Jerman. Sedangkan Ainun yang dulu bercita-cita menjadi dokter, akhirnya ia menjadi dokter anak. Selama di Jerman Habibie dan Ainun hidup bahagia. Mereka mempunyai 2 buah hati.


Ketika sedang bekerja, tiba-tiba Habibie dipanggil oleh Kedutaan Besar Indonesia di Jerman, bahwa dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto Indonesia sedang giat membangun. Indonesia akan mendukung Habibie untuk membuat pesawat terbang. Akhirnya Habibie kembali ke Indonesia meninggalkan Ainun di Jerman. Tapi kemudian Habibie menyuruh Ainun untuk menemaninya tinggal di Indonesia. Ketika sedang menyelesaikan proyek pembuatan pesawat terbang, Habibie di suap. Namun dia menolaknya. Pada tahun 1995 akhirnya Habibie berhasil menyelesaikan pembuatan pesawat terbang buatannya.



Pada tahun 1998 ketika Indonesia sedang dalam keadaan darurat, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Setelah itu, Habibie diangkat menjadi Presiden Indonesia yang ke-3. Namun selama menjadi Presiden Habibie di fitnah, jika dia pernah melakukan korupsi saat menjadi Menteri. Selama menjadi Presiden Habibie selalu fokus kepada pekerjaannya, dan tidak memikirkan dirinya. Habibie dimarahi Ainun karena tidak menjaga kesehatannya. Habibie akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya, dan fokus pada keluarganya.


Setelah mengundurkan diri dari jabatannya, Habibie dan Ainun pergi ke Jerman untuk liburan. Sepulang dari liburan tiba-tiba Ainun mendadak sakit. Setelah di periksakan ke dokter, ternyata Ainun menderita penyakit kanker ovarium stadium 3. Habibie baru tahu penyakit tersebut, karena selama ini Ainun menyembunyikan penyakit tersebut darinya. Akhirnya Habibie pergi ke Jerman untuk mengobati penyakit Ainun. Namun setelah di operasi beberapa kali, kondisi Ainun tidak kunjung sembuh dan akhirnya Ainun meninggal. Habibie sangat sedih, namun dia tetap tabah menghadapinya

sumber : http://riyanherma.blogspot.com/2013/03/sinopsis-film-habibie-dan-ainun.html

Tuesday, May 28, 2013

Sejarah Sejarah

Sejarah Sejarah






Pernahkah Anda berpikir? Bahwa masa lalu adalah sejarah dari jaman sekarang , sekarang adalah sejarah besok, dan besok adalah sejarah hari lusa. Ya Jika Anda ingin mengetahui jawaban yang lengkap, jadilah menjadi MUSLIM!

dan Anda akan menemukan jawaban segera. Mereka adalah:

Waktu adalah salah satu nikmat tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia. Ini adalah manusia pas digunakan secara efektif dan efisien menjalankan tugasnya sebagai makhluk Allah di bumi. Karena pentingnya waktu ini, Allah SWT telah bersumpah pada awal berbagai surat dalam al-Quran yang jatuh di Mekah dengan berbagai bagian waktu. Misalnya, bersumpah demi malam, dengan waktu hari, untuk waktu subuh, setelah waktu dhuha, dan untuk masa depan. Seperti di Al-Lail ayat 1-2, Allah berfirman:

1. Demi masa.

2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,

3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan memenuhi nasihat yang disarankan kesabaran.


Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia benar-benar berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika tidak memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah untuk mengerjakan amal secara optimal baik. Hanya individu yang percaya dan kemudian mengamalkannyalah yang tidak termasuk orang yang merugi, dan mereka bermanfaat bagi banyak orang dengan aktivitas misionaris di berbagai tingkatan. Setiap muslim yang memahami ayat tersebut, tentu saja berusaha praktik yang optimal itu. Dalam situasi saat ini di mana sejumlah besar kegiatan yang harus dicapai, ditambah terlalu banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi.

Dalam Islam, karakteristik seorang Muslim yang ideal adalah orang yang menghargai waktu. Seorang Muslim memiliki tugas untuk mengatur waktunya dengan baik. Ajaran Islam mempertimbangkan sifat pemahaman tentang nilai waktu sebagai salah satu indikasi keimanan dan ketaqwaan bukti, seperti yang tersirat dalam surat Al-Furqan ayat 62 yang berbunyi: "Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan hari demi satu untuk orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. "

Seorang Muslim harus baik untuk mengatur kegiatan mereka dalam rangka untuk melaksanakan perbuatan baik sepanjang waktu, baik secara vertikal maupun horizontal. Vertikal, ia ingin seorang ahli agama, dengan aktivitas qiyamullail, shaum sunnah, bertaqarrub illallah, dan menuntut ilmu syar'i. Dalam hubungannya secara horizontal, ia ingin bermuamalah dengan masyarakat, mencari maisyah bagi keluarganya, melakukan tugas misionaris di masyarakat, maupun di tempat lain. Dalam sejarah Nabi. dan generasi pertama Muslim, terungkap bahwa mereka sangat prihatin tentang waktu, sehingga mereka mampu menghasilkan sejumlah ilmu yang bermanfaat dan sebuah peradaban yang mengakar kuat dengan spanduk yang menjulang tinggi. Jika kita menyadari bahwa pentingnya manajemen waktu, maka tentu saja kita akan lakukan untuk dunia ini seolah-olah akan hidup selamanya, dan bekerja untuk akhirat seolah-olah mati besok.

Karakteristik waktu

Waktu memiliki karakteristik khusus yang khusus. Kita harus memahami dengan serius dan akan menggunakannya sesuai dengan berkas cahaya. Di antara karakteristik waktu adalah sebagai berikut:

a. Cepat habis. Waktu berjalan seperti awan dan berlari seperti angin, baik waktu atau cinta menyenangkan dan saat-saat bahagia kesulitan atau kesedihan. Jika sedang dijalaninya hari bahagia, maka perjalanan waktu terasa lebih cepat, sedangkan jika diinternalisasi waktu yang bersangkutan, berlalunya waktu itu terasa lambat. Namun, pada dasarnya tidak begitu, karena perasaan itu hanya perasaan masa hidup sendiri. Meskipun kehidupan manusia dalam kehidupan ini cukup panjang, tapi pada dasarnya kehidupan manusia hanya sebentar, selama kesudahan datang saat kematian bahwa hidup. Dan ketika kematian telah mengklaim, maka tahun dan hidup manusia periode telah dilakukan, seperti sekejap mata untuk melewati seperti kilat mencolok. \

b. Waktu sudah habis tidak akan kembali dan tidak bisa diganti. Ini adalah waktu karakteristik berbagai karakteristik khusus waktu. Setiap hari yang berlalu, setiap jam dan setiap sekejap mata di masa lalu, tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat diganti.

c. Terbaik untuk modal manusia. Oleh karena itu, waktu cepat terkuras, sedangkan di masa lalu tidak akan kembali dan tidak dapat digantikan oleh sesuatu yang lain, maka waktu adalah modal terbaik. Modal yang paling indah dan paling berharga bagi manusia. Keindahan waktu itu dapat dilihat melalui fakta bahwa waktu adalah tempat bagi setiap dan semua perbuatan produktivitas. Oleh karena itu, itu adalah realistis bahwa waktu adalah benar untuk modal manusia, baik secara individu (perorangan) dan kelompok kolektif atau komunitas.

Sumber: http://blog-rye.blogspot.com/2013/05/history-of-history.html # ixzz2UZY5aJ8P

Sejarah Biologi

Sejarah Biologi





Biologi adalah pelajaran yang kita temui setiap saat, mulai dari cara kita sendiri bernafas. Selama kita hidup kita akan terus mempraktekkan biologi. Mari kita simak !

Sejarah Ilmu Biologi. Seperti telah disebutkan sebelumnya dalampengertian Ilmu biologi bahwa Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk makhluk hidup dan aspek-aspek yang mempengaruhi dan berhubungan dengannya. Kata Biologi sendiri berasal dari bahasa Yunani Bios dan Logos. Bios artinya hidup dan logos artinya lambang atau ilmu. Kemudian kata Bio-logos di serap kedalam bahasa Belanda dan menurunkan kata Biologie sebagai hasil dari serapan katanya. Dalam sejarah Biologi, kata pertama yang sering di gunakan sebagai pembuka sejarah ilmu biologi adalah kata Biologos yang berasal dari bahasa Yunani.

Sejarah Biologi di mulai sejak zaman Aristoteles yang hidup beberapa puluh tahun sebelum masehi dan telah ada sebelum zaman Alexander yang Agung dari Macedonia. Aristoteles adalah seorang ilmuwan dari Yunani yang sangat termasyhur karena kearifan dan kbijaksanaannya dalam berbagai bidang ilmu. Dari ilmu filsafat hingga ilmu pasti. Dalam terminologi Aristoteles, “filosofi alam” adalah cabang filosofi yang meneliti fenomena alam, dan mencakup bidang yang kini disebut sebagai fisika, biologi, dan ilmu pengetahuan alam lainnya. Karena sumbangsihnya terhadap asal muasalnya ilmu Biologi, Aristoteles di kenal sebagai bapa perintis ilmu Biologi.

Ilmu biologi seiring dengan perkembangan zaman semakin maju dan populer. Bersama dengan bertambahnya waktu maka muncul istilahSejarah biologi modern. Istilah biologi dalam pengertian modern telah di kenal sejak tahun 1766. istilah ini telah muncul dalam sebuah buku berjudul Philos karya Michael Cristoph Hanov. Lalu pada 1800, istilah yang sama juga di pakai oleh Karl Friedrich Burdach . Dan akhirya istilah Biologi di perkenalkan ke pada khalayak secara terpisah oleh dua ilmuwan besar Gottfried Reinhold Treviranus (Biologie Oder Philosophie der Lebenden Manur, 1802) dan Jean Bebtise Lamarck (Hydrogeologgie, 1802).

Biologi berkembang sejalan dengan ketertarikan manusia dalam menyingkap rahasia alam raya. Rasa ingin tahu membuat manusia selalu ingin mencari jawaban atas pertanyaan yang muncul saat manusia melihat dan mengamati alam sekitarnya. Hal-hal yang semula sepeleh dan sudah menjadi rahasia umum mulai di pertanyakan. Hasilnya, hipotesis mulai muncul dimana-mana. Dugaan-dugaan yang belum terbukti kebenarannya mulai mengisi benak. Dan untuk membuktikannya, para ilmuwan mulai ber ramai-ramai untuk melakukan percobaan-percobaan dan penelitian-penelitian. Inilah yang mengawali sejarah biologi modern.

Dalam sejarahnya, mempelajari ilmu biologi berarti mempelajari:
Makhluk hidup (Manusia, tumbuhan, hewan, Jamur, jasad renik lain)
Lingkungan tempat tinggal (Habitat & ekosistemnya)
Hubungan antar makhluk hidup yang erat berkaitan
Zat penyusun makhluk hidup dan zat-zat yang terkandung di alam


Artikel tentang Sejarah Ilmu Biologi merupakan ringkasan dari berbagai tulisan yang Xcelent Club Kumpulkan dari berbagai sumber. Sengaja di buat sedemikian ringkas sehingga hanya poin-poin pentingnya saja yang kami tuliskan di sini.

sumber : http://www.jeplax.com/2013/03/sejarah-ilmu-biologi.html

Sunday, May 26, 2013

History of Apache

History of Apache





The word Apache is believed to be derived from a Zuni word meaning "enemy".
The Apache Indians are divided into six sub-tribes
Bedonkohe....Be-don-ko-he
Chieahen....Chi-e-a-hen
Chihenne....Chi-hen-ne, (Ojo Caliente), (Hot Springs) Apaches
Chokonen....Cho-kon-en, Chiricahua Apache
Nedni....Nendi
White Mountain Apache

The Apache people (including the Navajo) came from the Far North to settle the Plains and Southwest around A.D. 850.
They settled in three desert regions, the Great Basin, the Sonoran, and the Chihuachuan.
The Navajo are not part of the Apache nation. They are their own honored nation. They only share the Athabscan language with the Apache.
The Apache speak the Athabscan language,
which originated in their former homeland of
northwestern Canada.

These distinct groups can be organized by dialects:
The Western Apache (Coyotero) traditionally occupied most of eastern Arizona and included the White Mountain, Cibuecue, San Carlos, and Northern and Southern Tonto bands. San Carlos, Aravaipa, White Mountain, Northern Tonto, Southern Tonto, and Cibecue in Arizona, Chiricahua and Mimbreno in Arizona and New Mexico, Mescalero (Faraon) in New Mexico and Mexico, Jicarilla (Tinde) in New Mexico and Colorado, Kiowa-Apache (Gataka) in Oklahoma, and Lipan in Texas and Mexico. Western Apache (Coyotero), Eastern Arizona.

They exchanged buffalo hides, tallow and meat, bones that could be worked into needles and scrapers for hides, and salt from the desert with the Pueblos for pottery, cotton, blankets, turquoise, corn and other goods. But at times they simply saw what they wanted and took it. They became known among the Pueblo villages by another name, Apachu, "the enemy".



The Apache's guerrilla war tactics came naturally and were unsurpassed. The name Apache struck fear into the hearts of Pueblo tribes, and in later years the Spanish, Mexican, and Anglo-American settlers, which they raided for food, and livestock.
The Apache and the Pueblos managed to maintain generally peaceful relations. But the arrival of the Spaniards changed everything. A source of friction was the activity of Spanish slave traders, who hunted down captives to serve as labor in the silver mines of Chihuahua in northern Mexico. The Apache, in turn, raided Spanish settlements to seize cattle, horses, firearms, and captives of their own.
The prowess of the Apache in battle became legend. It was said that an Apache warrior could run 50 miles without stopping and travel more swiftly than a troop of mounted soldiers.


In the late 1800's, one U.S. Army general who had fought them meant it as a grudging compliment when he described the Apache as "tigers of the human species."
The Apache saw themselves differently, they faced constant struggle to survive. When they raided a village, they did so from pure necessity, to provide corn for their families when game was scarce. Most of the time they went their own way, moving from camp to camp in pursuit of deer and buffalo, collecting roots and berries, sometimes planting seeds that they later returned to harvest.
They set up their camps on the outskirts of the pueblos. They dressed in animal skins, used dogs as pack animals, and pitched tent like dwellings made of brush or hide, called wikiups. The wickiup was the most common shelter of the Apache. The dome shaped lodge was constructed of wood poles covered with brush, grass, or reed mats. It contained a fire pit and a smoke hole for a chimney. The Jicarillas and Kiowa-Apaches, which roamed the Plains, used buffalo hide tepees. The basic shelter of the Chiricahua was the domeshaped wickiup made of brush.

The Apache regarded coyotes, insects, and birds as having been human beings. The human race, then, but following in the tracks of those who have gone before.
The Apache lived in extended family groups, all loosely related through the female line. (Matriarcial).... Each group operated independently under a respected family leader....settling its own disputes, answering to no higher human authority.
The main exception to this occurred during wartime, when neighboring groups banded together to fight a common enemy. Unlike ordinary raiding, where the main object was to acquire food and possessions,war meant lethal business. An act of vengeance for the deaths of band members in earlier raids or battles.
Leaders of the local family groups would meet in council to elect a war chief, who led the campaign. But if any one group preferred to follow its own war chief, it was free to do so.
Apache bands that roamed the same area admitted to a loose cultural kinship. The Jicarilla of northeastern New Mexico hunted buffalo in the plains, planted corn in the mountains. The Mescalero to the south were hunter-gatherers who developed an appetite for the roasted heads of wild mescal plants. The Chiricahua, fiercest of all tribal groups, raided along the Mexican border. The more peaceble Western Apache of Arizona spent part of each year farming. Two other tribal divisions, the Lipan and Kiowa-Apache, lived as plainsmen in western Kansas and Texas.
A strict code of conduct governed Apache life, based on strong family loyalties. Each Apache group was composed of extended families or clans. Basic social, economic, and political units based on female inherited leadership. The most important bond led from an Apache mother to her children and on to her children. Marriage within one's own clan is forbidden. When the son married his obligations from then on were to his mother-in-law's family.


Beyond this code of propriety and family obligations, the Apache shared a rich oral history of myths and legends and a legacy of intense religious devotion that touched virtually every aspect of their lives.
Medicine Men presided over religious ceremonies. They believed in many spirit beings. Usen, the Giver of Life, the most powerful of them all. The Gans, or Mountain Spirits, were especially important in Apache ceremonies. Males garbed themselves in elaborate costumes to impersonate the Gans in ritual dance, wearing kilts, black masks, tall wooden-slat head-dresses, and body paint carrying wooden swords.
The Mescalero band consisted of followers and a headman. They had no formal leader such as a tribal chief, or council, nor a decision making process. The core of the band was a "relative group", predominantly, but not necessarily, kinsmen. Named by the Spanish for the mescal cactus the Apaches used for food, drink, and fiber.
One author's characterization of the Mescalero Apache people of the past is as follows: They moved freely, wintering on the Rio Grande or farther south, ranging the buffalo plains in the summer, always following the sun and the food supply. They owned nothing and everything. They did as they pleased and bowed to no man. Their women were chaste. Their leaders kept their promises. They were mighty warriors who depended on success in raiding for wealth and honor. To their families they were kind and gentle, but they could be unbelievably cruel to their enemies--fierce and revengeful when they felt that they had been betrayed. (Sonnichsen 1958:4)
The Apaches were nomadic hunter-gatherers. They chased any wild game located within their territory, especially deer and rabbits. When necessary, they lived off the land by gathering wild berries, roots, cactus fruit and seeds of the mesquite tree. They planted some corn, beans, and squash as crops. They were extremely hardy prior to the arrival of European diseases, and could live practically naked in zero temperature.
Many Apache bands were so influenced by the tribes they came into contact that they took on many of their customs and practices. Western Apaches living near the Pueblo Indians became farmers. Jicarilla Apaches pursued the great buffalo herds like other Plains Indians, mounted on horses they acquired through raids on the Spanish and Pueblos in the late 1600's. Kiowa-Apaches became more like the Kiowa, a Plains tribe, than their own Apache kin. The Lopans raised dogs for meat as many Mexican tribes to their south.
In 1871 , the original White Mountain Reservation was established. It contained today's Fort Apache and San Carlos reservations. In 1897, the land was divided into two independent reservations.

Today several of the Apache reservations have lead in commercial development of reservation resources. The White Mountain Apache of Arizona manage the popular Sunrise Park Ski Resort and Fort Apache Timber Company.

source : http://www.impurplehawk.com/apache.html

History of Logarithm

History of Logarithm





Early Arab mathematicians took over the basic algorithms for calculations from India and around 950 Abu’l Hassan Ahmad ibn Ibrahim Al-Uqlidisi adapted them for use with pen and paper rather than traditions Indian dustboard.

Several mathematician of the sixteenth century had been playing with possibility of coordinating arithmetical and geometrical progressions, mainly in order to ease the work with the complicated trigonometrical tables.

The most ingenious and enduring solutions was development of logarithms by the Scottish mathematicians John Napier in the early 17th century.




In 1614 the invention of logarithms burst upon the world with the publication of Napier’s A description of the admirable table of logarithms.

Publication of the system of logarithms was greeted with prompt recognition and among the most enthusiastic admirers was Henry Briggs, the first Savillian professor of geometry at Oxford and the first Gresham College professor of geometry.

Briggs proposed the system of common logarithms with base 10. From 1615 Briggs devoted the main part of his time to the construction of logarithmic tables.

Tables of logarithms were published first in 1620 by the Swiss mathematician Joost Burgi, who discovered logarithm independently of Napier between 1603 and 1611.

source : http://historyofsciences.blogspot.com/2013/02/history-of-logarithm.html

History of World War 1

History of World War 1



Bismillahirromaanirrohiim

The diplomatic drift towards war: AD 1890-1914

In the years leading to World War I there are five major powers within Europe - Austria-Hungary, Germany, Russia, France and Britain. The cast list is unchanged since the early 18th century (except that Prussia is now Germany), and the players are well used to the game of diplomacy in which alliances formed for defensive purposes turn into aggressive partnerships as soon as a new war develops (a circumstance considered almost inevitable sooner or later in the atmosphere of national rivalry).

However the 19th century has introduced one new element in the form of very much shorter wars. If theSeven Years' Warcharacterizes the 18th century, theSeven Weeks' War is more typical of the 19th (theFranco-Prussian War is almost equally short).

The idea of rapid victory in a short war is particularly prevalent in Germany, the victor in both the Seven Weeks' War and the Franco-Prussian War. And the German nation is both more hungry for immediate success on the international stage than its rivals, and more nervous about succumbing to hostile alliances.

The reasons are numerous. Germany has recently been transformed byBismarck from a relatively minor player to potentially the most powerful nation in continental Europe. But as a late arrival on the world stage, it has no empire to match those of Britain, France and Russia. Nor, unlike them, has it a great navy - the most tangible symbol, perhaps, of international power.

German nervousness is increased during the 1890s when alliances among the European powers seem to be slipping beyond German control. Bismarckworked on the assumption of hostility from France (eager to avenge the loss of Alsace and Lorraine) and a neutral stance from Britain (historically the great rival of France).

He therefore concentrated his efforts on creating alliances with his eastern neighbours, Russia and Austria-Hungary. To these he added Italy, a new nation on the verge of great power status within Europe. The Triple Alliance, agreed in 1882 between Germany, Austria-Hungary and Italy, lasts until 1915.

Bismarck's chosen path is not easy, particularly since Austria-Hungary and Russia have conflicting spheres of interest in the unstableBalkans. As a result, while Austria-Hungary and Italy remain constant allies (the three nations become known from 1882 as the Central Powers of Europe), Bismarck is constantly having to patch up or renew the alliance with Russia under the pressure of international events.

The careful edifice crumbles after Bismarck's dismissal in 1890. The new Kaiser, recognizing the incompatibility of Russia and Austria-Hungary as allies, breaks off the alliance with Russia. As a result Russia and France, both equally alarmed by Germany, begin secret negotiations - which result in the Franco-Russian alliance of 1894.


Then, even more surprisingly, in 1904 France and Britain agree an unprecedented Entente Cordiale. Austria-Hungary, a declining power, and the relatively weak Italy now seem to be Germany's only probable allies in a European conflict. And by this time many, particularly in Germany, feel that such a conflict cannot be far in the future.

All the major nations have been preparing for such an eventuality, but Germany has done so in the most deliberate fashion.

The strategic drift towards war: AD 1890-1914

A popular buzz-word in Germany at this time isWeltpolitik ('world politics'), meaning that the nation must assert itself on the international stage in order to claim its 'place in the sun' (another current phrase). To this end much pride is placed in the plan devised by Admiral von Tirpitz to provide the nation with a High Seas Fleet to match the naval forces of Britain.

Tirpitz's demands on the Reichstag escalate in the inexorable pattern of any arms race. In 1898 he persuades the politicians to pass a Navy Law providing for a fleet of 16 battleships. Two years later a new Navy Law revises the figure to 38 battleships, with a completion date of 1917 for the full fleet.


This level will still be below that of the British navy, but Tirpitz argues that it will provide Germany with a Risikoflotte('risk fleet'), meaning one too dangerous for Britain to attack. Britain radically upsets the calculation by introducing in 1906 a vastly more powerful class of battleship, the first of the famous 'dreadnoughts'. Germany follows suit, upgrading its production line to the new standard.

To the German argument that Britain is escalating the stakes, Winston Churchill (when first lord of the admiralty in 1912) replies that for an island nation a powerful navy is a defensive necessity, whereas to Germany it is 'more in the nature of a luxury'.

Meanwhile the German strategy for the army in the event of war is both more secret and more illicit. It is the work of Alfred von Schlieffen, chief of the general staff from 1891 to 1906. During the second half of the 1890s, when France and Russia are in alliance and it is accepted that a war must be fought on both fronts, Schlieffen devises a two-stage plan.

A massive and rapid flanking attack will be made on France from the north, through Belgium (in total disregard of Belgium's neutrality), while a relatively light force holds at bay the Russians - who are likely to be slower in their mobilization. France will then be defeated in time to redirect the full German might against Russia.

In December 1912 the emperor William II and his military advisers hold a secret meeting in which they discuss the possible launch of a preventive war, on the basis of the Schlieffen Plan, to protect Germany's interests. Tirpitz argues for delay to give him more time to build up the fleet. His view prevails, but it is agreed that it will be essential to wait for not much more than two years.

In 1913 the Reichstag passes a bill to increase the size of Germany's peacetime army, with a target of 800,000 men by the autumn of 1914. The other four players in this dangerous game are also now following suit. There is no evident reason for war. But policy, as if by stealth, seems to be making it inevitable.


Five weeks to war: AD 1914

The flashpoint comes in Bosniaon 28 June 1914, when a Serbian nationalist assassinates the heir to the throne of Austria-Hungary. This is a highly dramatic event, though less unusual then than now (since the turn of the century assassins have claimed the lives of a president of the USA, a king of Portugal and a king of Greece). But it is certainly not due cause for a world war.

The mere five weeks between the shot fired in Sarajevo by Gavrilo Princip and the first declaration of war between the major powers demonstrates vividly the tangle in which Europe's statesmen have tied themselves.


The first reaction to the outrage at Sarajevo is from Vienna. To the Austrian emperor and his advisers the immediate requirement is to destroy the influence of Serbia, the mainstay of Slav resistance to Austria-Hungary in the Balkans. But the danger is that an invasion of Serbia may provoke Slav solidarity and thus war with Russia.

So an urgent question is sent on July 4 to Berlin. Will Germany come to the assistance of Austria-Hungary if Russia intervenes on behalf of Serbia? Within two days an answer comes back in the affirmative. The Austrian emperor should deal with Serbia as he thinks fit.

Germany nevertheless hopes that Russia will hold back, leaving the Serbian crisis as a local affair between Vienna and Belgrade. Subsequently the Kaiser even sends telegrams to the Tsar urging this course of action. But if Russia does intervene, there will be one advantage to Germany. The subsequent war can be presented to the world as the result of Russian aggression.

For three weeks there is a deceptive lull, partly owing to disagreements in Vienna and partly because Serbia makes conciliatory efforts to defuse the situation. Then suddenly, on July 28, Austria-Hungary declares war on its small neighbour. The following day, removing all chance of further diplomacy, an Austrian flotilla on the Danube bombards Belgrade.

In response Russia mobilizes her army, thus inevitably triggering the urgent launch by Germany of theSchlieffen Plan - for if Russia gains the advantage of amassing troops in the east, there will be no time for the preliminary defeat of France in the west. With her options thus seemingly reduced by strategic demands to only one, Germany impetuously declares war on Russia on August 1.

Two days later she also declares war on France. During the night of the same day, August 3, German armies cross the border into Belgium, to begin the flanking movement which is intended to bring them rapidly down into northern France and so once again (echoes of1871) to Paris.

This action brings in the fifth of the European powers. Britain's Entente Cordiale does not commit her to come to the defence of France, and many in the German high command expect her not to do so. But the violation of the neutrality of Belgium introduces an element which the Germans have either overlooked or have considered insignificant. Britain was one of the powers guaranteeing (in 1831 and again in 1839), to protect Belgium as 'an independent and perpetually neutral state'.

Under this obligation Britain declares war on Germany on August 4. For the first time in 100 years all the major powers of Europe are at war. A mere five weeks and three days have passed since the unexpected event atSarajevo.

Source : http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=aa01#ixzz2UTGN2Tmm

History of Mafia

History of Mafia


So many criminalisme in the world. We are the muslim must resist the infidel and criminal.

The American Mafia has several aliases such as Mob, Mafia, Organized Crime, and La Cosa Nostra which means “thing of



1920′s American Mafia

ours”. The Mafia made its mark on the United States shortly after Prohibition (the outlaw of manufacturing, selling, and transport of alcohol) began in 1920. They are comprised of Italian-American and Jewish-American men who took Prohibition as an opportunity to make money and control the underground world that sprouted up because the new law. They are independent of the Italian Mafia but work closely with the Sicilians’ and other Italian organized crime groups around the globe.


Despite the actions of federal, state, and local law enforcement, the American Mafia is regarded as the largest organized criminal element in the United States. They have thousands of made members, and thousands of associates across the continent. Some work regular jobs keeping a low profile, some live next to you and me. They don’t drive around in antiquated Fords, with Tommy guns hanging out the windows. They keep to themselves having sworn an oath to Omerta with rules and customs they must live by.

In an attempt to detail the history of the American Mafia, there are a few things this blog is not intended to do. This blog

is not created to make light of the mob’s acts of violence, greed, and torment that has played out over their existence. It’s not meant to glorify murder, extortion, or corruption that has become commonplace with their description. Those actions are part of history and detailed while showing no prejudice for or against.

History of History

History of History





Have you ever thought ? That the past is the historyof nowaday, now is history of tommorow, and tommorow is history of the day after tommorow. Yes If you want to know the complete answer, just be a MUSLIM!!

and you will find the answers soon. They are :

Time is one of the highest favors which God gave to man. It is fitting humans use to effectively and efficiently carry out their duties as a creature of God here on earth. Because of the importance of this time, God Almighty has sworn at the beginning of the various letters in the al-Quran which fell in Mecca with various parts of the time. For example, swears by the night, by the time of day, for the dawn of time, after time Duha, and for the future. Such as in Al-Lail verse 1-2, Allah says:

1. For old times sake.

2. Behold, the man is really in losses,

3. Except those who believe and do righteous deeds and exhort counsel to adhere to truth and fulfill that counsel advised patience.

The above verse explains that humans really are at a disadvantage if it does not take advantage of the time that has been given by God to work optimally good deeds. Only individuals who believe and then mengamalkannyalah that does not include people who are losers, and they are beneficial for many people with missionary activity in many levels. Every Muslim who understands the verse, of course seeks optimal practice it. In the current situation where a huge range of activities that must be accomplished, plus too many obstacles and challenges that must be faced.

In Islam, the characteristics of an ideal Muslim is a person who appreciates the time. A Muslim has a duty to manage his time well. Islamic teachings consider the nature of the understanding of the value time as one indication of the faith and devotion of evidence, as implied in the surah Al-Furqan verse 62 which reads: "And He (also) who has made the night and the day after another for people who want to take a lesson or person who want to be grateful. "

A Muslim should be good to organize their activities in order to carry out good deeds all the time, either vertically or horizontally. Vertically, he wanted a religious expert, with qiyamullail activity, shaum sunnah, bertaqarrub illallah, and demanded Sharai sciences. In conjunction horizontally, he wants bermuamalah with the community, find maisyah for his family, performing missionary duties in society, as well as in other places. In the history of the Prophet. and the first generation of Muslims, it was revealed that they were very concerned about the time, so they are able to produce a number of useful knowledge and a deep-rooted civilization solid with towering banner. If we realize that the importance of time management, then of course we will do for this world as if it would live forever, and work for the Hereafter as if to die tomorrow.
Characteristic time

Time has special characteristics that special. We must understand seriously and shall use them in accordance with the light beam. Among the characteristics of time are as follows:

a. Quickly exhausted. Time was running like a cloud and run like the wind, either time or love fun and happy times of trouble or sorrow. If it is being lived happy days, then the passage of time was noticeably faster, whereas if the internalized the time concerned, the passage of times it feels slow. However, in essence it is not so, because the feeling is just a feeling of being live period itself. Although human life in this life quite long, but essentially human life only briefly, during the denouement came the moment of death that living. And when death had claimed, then the years and lived period mankind has done, like a twinkling of an eye to passing like lightning striking. \

b. Time has run out is not coming back and could not be replaced. This is the characteristic time of various special characteristics of time. Every day that goes by, every hour and every twinkling of an eye out in the recent past, may not be returned and may not be replaced.

c. Best for human capital. Therefore, time is quickly depleted, whereas in the recent past will not be back and can not be replaced by something else, then the time is the best capital. Capital of the most beautiful and most valuable to humans. The beauty of that time can be seen through the fact that time is a place for any and all deeds productivity. Therefore, it is realistic that time is true for human capital, both individually (individual) and collective or community groups. 

History of mathematic

History of mathematic





Its shouldnt be denied that we meet math everyday, have you ever thought, how is the history of math?

Arguably the most famous theorem in all of mathematics, the Pythagorean Theorem has an interesting history. Known to the Chinese and the Babylonians more than a millennium before Pythagoras lived, it is a "natural" result that has captivated mankind for 3000 years. More than 300 proofs are known today.

(The diagram to the left is that used by Euclid in his proof given 2300 years ago.)

Exploring the concepts, ideas, and results of mathematics is a fascinating topic. On the one hand some breakthroughs in mathematical thought we will study came as accidents, and on the other hand as consequences of attempts to solve some great open problem. For example, complex numbers arose in the study of the solution of cubic polynomials. At first distrusted and ultimately rejected by their discoverers, Tartaglia and Cardano, complex numbers were subsequently found to have monumental significance and applications.

In this course you will see firsthand many of the results that have made what mathematics is today and meet the mathematicians that created them. One particularly interesting attribute of these "builders" of mathematical structure is how clear they were about what to prove. Their results turn out to be just what is needed to establish other results sometimes in an unrelated area. What is difficult to understand for the ordinary mathematics students is just how brilliant these people were and how tenaciously they attacked problems. The personality of the greatest mathematicians span the gamut from personable and friendly to arrogant and rude.

Nonetheless, it is the mathematics that is important. For the most part we will focus on the subject itself.



General References
There are many excellent history of mathematics texts. Below we list several of them, though some are topic specific. For supplementary reading, you should consider purchasing one or more of these titles or borrowing them from your local library.
A History of Mathematics, 2nd Ed., Carl B. Boyer, Revised by Uta C. Merzbach, Wiley, NY, 1991.
A History of Mathematics - An Introduction, Victor Katz, Harper Collins, NY, 1993.
The History of Mathematics - An Introduction, David M. Burton, McGraw-Hill, New York, 1997.
A Short Account of the History of Mathematics, 5th Ed., W. W. Rouse Ball, McGraw-Hill, New York, 1912
A Concise History of Mathematics, Dirk J. Struik, Dover Publications, New York, 1967.
A History of Mathematics, 5th Ed., Florian A. Cajori, Chelsea, New York, 1991.
Elements of the History of Mathematics, Nicolas Bourbaki, Springer-Verlag, New York, 1993.
History of Mathematics , 2 volumes, David E. Smith, Bover, New York, 1958.
Number Theory: An Approach Through History, from Hammurapi to Legendre, Andre Weil, Birkhauser, Boston, 1984.
Mathematics in Western Culture, Morris Kline, Oxford University Press, New York, 1953.
Mathematical Thought from Ancient to Modern Times, Morris Kline, Oxford University Press, New York, 1972.

There are many other references. Please check with your instructor about the suitability of a particular source.

source : http://www.math.tamu.edu/~dallen/masters/hist_frame.htm

Friday, May 24, 2013

Sejarah Gamelan

Sejarah Gamelan




Bismillahirrohmanirrohiim. Kalo ingat gamelan, langsung teringat guru saya pak guru gamelan saya dulu. Lancaran tropong bang Ro lu ro ji lu molu ro ,juga lagu ayo ngguyu. Mari kawan kita simak sejarah gamelan itu.

Salah satu kekayaan budaya Indonesia yang terkenal dalam bidang musik adalah seni gamelan. Gamelan banyak ditemui di berbagai daerah Indonesia. Musik gamelan terdapat di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Tentu saja, varian alat musik yang digunakan berbeda. Baik nama maupun bentuk.


Sejarah Kesenian Gamelan Jawa


Gamelan adalah seperangkat alat musik dengan nada pentatonis, yang terdiri dari : Kendang, Bonang, Bonang Penerus, Demung, Saron, Peking (Gamelan), Kenong & Kethuk, Slenthem, Gender, Gong, Gambang, Rebab,, Siter, Suling. Komponen utama alat musik gamelan adalah : bambu, logam, dan kayu. Masing-masing alat memiliki fungsi tersendiri dalam pagelaran musik gamelan.

Kata Gamelan sendiri berasal dari bahasa Jawa “gamel” yang berarti memukul / menabuh, diikuti akhiran “an” yang menjadikannya sebagai kata benda. Sedangkan istilah gamelan mempunyai arti sebagai satu kesatuan alat musik yang dimainkan bersama.

Bagi masyarakat Jawa khususnya, gamelan bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan kesehariannya. Dengan kata lain, masyarakat tahu benar mana yang disebut gamelan atau seperangkat gamelan. Mereka telah mengenal istilah 'gamelan', 'karawitan', atau 'gangsa'. Namun barangkali masih banyak yang belum mengetahui bagaimana sejarah gamelan itu sendiri, sejak kapan gamelan mulai ada di Jawa ?.

Awalnya, alat musik instrumen gamelan dibuat berdasarkan relief yang ada dalam Candi Borobudur pada abad ke-8. Dalam relief di candi tersebut, terdapat beberapa alat musik yang terdiri dari kendang, suling bambu, kecapi, dawai yang digesek dan dipetik, serta lonceng.

Sejak itu, alat musik tersebut dijadikan sebagai alat musik dalam alunan musik gamelan jawa. Alat musik yang terdapat di relief Candi Borobudur tersebut digunakan untuk memainkan gamelan. Pada masa pengaruh budaya Hindu-Budha berkembang di Kerajaan Majapahit, gamelan diperkenalkan pada masyarakat Jawa di Kerajaan Majapahit.

Menurut mitologi Jawa, gamelan diciptakan oleh Sang Hyang Guru pada Era Saka. Beliau tidak lain hanyalah seorang makhluk Allahh tinggal di gunung Mahendra di daerah Medangkamulan (sekarang Gunung Lawu) mungkin bukan kepastian LHO!. Alat musik gamelan yang pertama kali diciptakan adalah “gong”, yang digunakan untuk memanggil para dewa. Setelah itu, untuk menyampaikan pesan khusus, Sang Hyang Guru kembali menciptakan beberapa peralatan lain seperti dua gong, sampai akhirnya terbentuklah seperangkat gamelan.

Pada jaman Majapahit, alat musik gamelan mengalami perkembangan yang sangat baik hingga mencapai bentuk seperti sekarang ini dan tersebar di beberapa daerah seperti Bali, dan Sunda (Jawa Barat).

Bukti otentik pertama tentang keberadaan gamelan ditemukan di Candi Borobudur, Magelang Jawa Tengah yang berdiri sejak abad ke-8. Pada relief-nya terlihat beberapa peralatan seperti suling bambu, lonceng, kendhang dalam berbagai ukuran, kecapi, alat musik berdawai yang digesek dan dipetik, termasuk sedikit gambaran tentang elemen alat musik logam. Perkembangan selanjutnya, gamelan dipakai untuk mengiringi pagelaran wayang dan tarian. Sampai akhirnya berdiri sebagai musik sendiri dan dilengkapi dengan suara para sinden.

Gamelan yang berkembang di Jawa Tengah, sedikit berbeda dengan Gamelan Bali ataupun Gamelan Sunda. Gamelan Jawa memiliki nada yang lebih lembut apabila dibandingkan dengan Gamelan Bali yang rancak serta Gamelan Sunda yang mendayu-dayu dan didominasi suara seruling. Menurut beberapa penelitian, perbedaan itu adalah akibat dari pengungkapan terhadap pandangan hidup “orang jawa” pada umumnya.

Pandangan yang dimaksud adalah : sebagai orang jawa harus selalu “memelihara keselarasan kehidupan jasmani dan rohani, serta keselarasan dalam berbicara dan bertindak”. Oleh sebab itu, “orang jawa” selalu menghindari ekspresi yang meledak-ledak serta selalu berusaha mewujudkan toleransi antar sesama. Wujud paling nyata dalam musik gamelan adalah tarikan tali rebab yang sedang, paduan seimbang bunyi kenong, saron kendang dan gambang serta suara gong pada setiap penutup irama.

Penalaan dan pembuatan orkes gamelan adalah suatu proses yang sangat kompleks. Gamelan menggunakan empat cara penalaan, yaitu “sléndro”, “pélog”, ”Degung” (khusus daerah Sunda, atau Jawa Barat), dan “madenda” (juga dikenal sebagai diatonis), sama seperti skala minor asli yang banyak dipakai di Eropa.
Slendro memiliki 5 nada per oktaf, yaitu : 1 2 3 5 6 [C- D E+ G A] dengan perbedaan interval kecil.
Pelog memiliki 7 nada per oktaf, yaitu : 1 2 3 4 5 6 7 [C+ D E- F# G# A B] dengan perbedaan interval yang besar.
Komposisi musik gamelan diciptakan dengan beberapa aturan, yang terdiri dari beberapa putaran dan pathet, dibatasi oleh satu gongan serta melodinya diciptakan dalam unit yang terdiri dari 4 nada.

Alunan musik gamelan jawa di daerah Jawa sendiri disebut karawitan. Karawitan adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan alunan musik gamelan yang halus. Seni karawitan yang menggunakan instrumen gamelan terdapat pada seni tari dan seni suara khas Jawa, yaitu sebagai berikut.
Seni suara terdiri dari sinden, bawa, gerong, sendon, dan celuk.
Seni pedalangan terdiri dari wayang kulit, wayang golek, wayang gedog, wayang klithik, wayang beber, wayang suluh, dan wayang wahyu.
Seni tari terdiri dari tari srimpi, bedayan, golek, wireng, dan tari pethilan.
Seni gamelan Jawa tidak hanya dimainkan untuk mengiringi seni suara, seni tari, dan atraksi wayang. Saat diadakan acara resmi kerajaan di keraton, digunakan alunan musik gamelan sebagai pengiring. Terutama, jika ada anggota keraton yang melangsungkan pernikahan tradisi Jawa. Masyarakat Jawa pun menggunakan alunan musik gamelan ketika mengadakan resepsi pernikahan.

Saturday, May 18, 2013

Undang Undang Rumah Tangga

Undang Undang Rumah Tangga

Ini sepertinya bukan undang undang asli hanya rancangan.. hehe

Menyadari bahwa berdirinya rumah tangga tak akan harmonis tanpa saling memahami antar anggota keluarga, bahwa untuk memahami satu sama lain sulit diterjemahkan dalam era dewasa ini, bahwa rumah tangga tak ubahnya sebuah organisasi yang membutuhkan pemimpin, bahwa kepemimpinan tak solid tanpa perundang-undangan yang jelas, maka disusunlah Undang-undang Rumah Tangga sebagai berikut:

Bab I
Keyakinan dan Dasar Beragama

Pasal I
1. Meyakini bahwa adanya dunia ini dengan segala isinya ada yang menciptakan
2. Meyakini bahwa Tuhan itu satu, dalam wujud, sifat, dan pekerjaan-Nya

Pasal II
1. Mempercayai bahwa agama yang hak hanya Agama Islam dan tunduk atas segala aturannya
2. Mengikuti salah satu dari Imam madzhab, mengikuti Imam Abu Mansur al Maturidi dan Abu Musa Al As’ari dalam Teologi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hambal dalam berfiqih dan dalam bidang tasawuf mangikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali

Bab II
Hak-hak dan kewajiban

Pasal III
Umum
1. Semua Anggota Keluarga berkewajiban:
a. Saling menjaga, mengasihi, menyayangi dan mencintai satu sama lain
b. Menjalankan amanah keluarga dan kepentingan bersama

2. Semua Anggota Keluarga Berhak:
a. Mengusulkan, mengkritik dan menasehati seluruh anggota termasuk kepala keluarga
b. Meminta, menerima dan memberi sesuatu yang berharga dunyan wa ukhron

Pasal IV
Khusus
1. Kepala Kelurga berkewajiban:
a. Bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi/menimpa setiap anggota keluarganya
b. Memenuhi seluruh kebutuhan hidup meliputi; sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan
c. Mengarahkan, membimbing, dan menasehati seluruh anggota keluarga menjadi insan yang bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa
d. Memberikan contoh sikap, sifat dan perbuatan yang baik dalam kesehariannya
2. Anggota Keluarga berkewajiban
a. Tunduk dan patuh atas keputusan kepala keluarga yang tidak bertentangan dengan Agama dan I’tiqadnya
b. Membantu dan mendukung apa-apa yang diupayakan kepala keluarga
c. Melayani dan menyiapkan segala keperluan dan hajat kepala keluarga (Khusus untuk istri)

Undang-undang ini dibuat dalam waktu singkat dan masih jauh dari sempurna. Kritik dan saranpenulis harapkan dari sekalian pembaca.

sumber : http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/02/14/rncangan-undang-undang-rumah-tangga-533620.html

Undang Undang Perjudian

Undang Undang Perjudian



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1974
TENTANG 
PENERTIBAN PERJUDIAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANGMAHAESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a.�������� bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama,Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dankehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;

b.�������� bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untukmenertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untukakhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;

c.�������� bahwa ketentuan-ketentuan dalam. Ordonansi tanggal 7 Maret1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 23O) sebagaimana telah beberapa kali dirubahdan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (StaatsbladTahun 1935 Nomor 526),� telah tidaksesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

d.�������� bahwa ancaman hukuman didalam pasal-pasal KitabUndang-undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagisehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya;

e.�������� bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perludisusun Undang-undang tentang Penertiban Perjudian.

Mengingat :

1.�������� Undang-UndangDasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1);

2.�������� Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor lV/MPR/1973tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Mengingat pula :

1.�������� Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (1), (2) dan(3) dan Pasal 542 ayat (1) dan (2);

2.�������� Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokPemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).�



Dengan persetujuan DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANGTENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN.



Pasal 1

Menyatakansemua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.



Pasal 2

(1)������� Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KitabUndang- undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjaara selama-lamanya dua tahundelapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadihukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya duapuluh lima juta rupiah.

(2)������� Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) KitabUndang- undang Hukum Pidana,� darihukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empatribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun ataudenda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

(3)������� Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dendasebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjaraselama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

(4)������� Merubahsebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.



Pasal� 3

(1)������� Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwadan maksud Undang-undang ini.

(2)������� Pelaksanaanayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang- undangan.



Pasal 4

Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-undangandalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang ini,mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230)sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansitanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526).



Pasal 5

Undang-undang ini berlaku berlaku pada tanggaldiundangkan.

����������� Agarsetiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang inidengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.������



Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Nopember 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Nopember 1974

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S H.



LEMBARAN NEGARA TAHUN 1974NOMOR 54



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANGREPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1974
TENTANG
PENERTIBANPERJUDIAN

UMUM:

����������� Bahwa pada hakekatnya perjudianadalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, sertamembahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Namunmelihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masihbanyak dilakukan dalam masyarakat, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansitanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) dengan segala perubahandan tambahannya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

�����������

����������� Ditinjau dari kepentingan nasional,penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadapmoral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipunkenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah,baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namunekses negatipnya lebih besar daripada ekses positipnya.

����������� Apabila Ketetapan MajelisPermusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 BAB II huruf C angka 5 menyimpulkan,bahwa usaha pembangunan dalam bidang materiil tidak boleh menelantarkan usahadalam bidang spiritual, malahan kedua bidang tersebut harus dibangun secarasimultan, maka adanya dua kepentingan yang berbeda tersebut perlu segeradiselesaikan.

����������� Pemerintah harus mengambil langkahdan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampailingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya samasekali dari seluruh wilayah Indonesia.

����������� Penjudian adalah salah satu penyakitmasyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah darigenerasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu padatingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukanperjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, danterhindarnya ekses-ekses negatip yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhentimelakukan perjudian.

����������� Maka untuk maksud tersebut perlumengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagaikejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yangsekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunyajera.

����������� Selanjutnyakepada Pemerintah ditugaskan untuk menertibkan perjudian sesuai dengan jiwa danmaksud Undang-undang ini, antara lain dengan mengeluarkan peraturanperundang-undangan yang diperlukan untuk itu.



PASAL DEMI PASAL



Pasal 1

����������� Cukup jelas

Pasal 2

����������� Cukup jelas

Pasal 3

����������� DenganPasal 3 ayat (1) ini Pemerintah dimaksudkan menggunakankebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menertibkan perjudian, hingga akhirnya menujukepenghapusan perjudian sama sekali dari Bumi Indonesia

Pasal 4

����������� Agartidak terjadi kekosongan hukum selama belum ada peraturan perundang-undanganyang mengatur penertiban perjudian sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, makapasal ini dimaksudkan sebagai aturan peralihan.

Pasal 5

����������� Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3040

sumber: http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_7_74.htm

Undang Undang Pembunuhan

Undang Undang Pembunuhan


Undang - Undang No. 26 Tahun 2000

Tentang : Pengadilan Hak Asasi Manusia

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang :


a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

b. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian duma dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

c. bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimlai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undarig tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;


Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 35 Tahun 1 999 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 14 Tahun I 970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tam bahan Lembar Negara Nomor 3879);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327 )

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:




Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang undang ini.

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.

5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.




BAB II
KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN HAM
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2




Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di Lingkungan Peradilan Umum.




Bagian Kedua

Tempat Kedudukan


Pasal 3

(1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.







BAB III
LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 4

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.




Pasal 5

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia




Pasal 6

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.




Pasal 7Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

a. kejahatan genosida;

b. kejahatan terhadap kemanusiaan.


Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

a. membunuh anggota kelompok;

b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau

c. memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.




Pasal 9Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil,berupa:

a. pembunuhan;

b. pemusnahan;

c. perbudakan;

d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum intemasional;

f. penyiksaan;

g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

h. pengamayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jems kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

i. penghilangan orang secara Paksa; atau

j. kejahatan apartheid.

BAB IV
HUKUM ACARA




Bagian Kesatu

Umum




Pasal 10

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.




Bagian Kedua

Penangkapan




Pasal 11(1) Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

(2) Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalan ayat (1) dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan.

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan,

(4) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat

perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera

menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada

penyidik.

(5) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan

untuk paling lama I (satu) hari.

(6) Masa penangkapan dikurangkan dan pidana yang dijatuhkan.




Bagian Ketiga

Penahanan




Pasal 12

(1) Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.

(2) Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

(3) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.




Pasal 13

(1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari,

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam pu]uh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.




Pasal 14

(1) Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penuntutan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.




Pasal 15

(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.




Pasal 16(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di

Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 17




(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.




Bagian Keempat

Penyelidikan




Pasal 18

(1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.




Pasal 19(1) Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyelidik berwenang:

a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

b. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang atau kelompok orang tentang teradinya pelanggaran hak asasi

manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang

bukti;

c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang

diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;

d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;

e. memnjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian

dan tempat lainnya yang dianggap perlu;

f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan

secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan

sesuai dengan aslinya;

g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1) pemeriksaan surat;

2) penggeledahan dan penyitaan;

3) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;

4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

(2) Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyelidik memberitahukan hal itu kepada penyidik.




Pasal 20(1) Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik.

(3) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasol penyelidikan sebagaimana dimaksud dalain ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.




Bagian Kelima

Penyidikan




Pasal 21

(1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.

(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas

unsur pemerintah dan atau masyanakat.

(4) Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan

sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.

(5) Untuk dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi

syarat :

a. warga negara Republik Indonesia;

b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan

g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.




Pasal 22

(1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal basil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua PengadilanHAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung.

(5) Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan

(6) Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




Bagian Keenam

Penuntutan




Pasal23

(1) Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umun ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat

(3) Sebelum i tugasnya penuntut umum ad hoc mcngucapkan sumpah atau janji menurut ngamanya masing n as in g.

(4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus memenuhi syarat :

a. warga negara Republik Indonesia;

b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

c. berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. berwibawa,jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan

g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia




Pasal 24

Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.




Pasal 25

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.




Bagian Ketujuh

Sumpah




Pasal 26Sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3), lafalnya berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpahi/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dan siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas nii dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membeda bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Bagian Kedelapan

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan




Paragraf 1

Umum




Pasal 27

(1) Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh hakim dan Pengadilan HAM yang bersangkutan.




Pasal 28

(1) Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku

Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung.

(2) Jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.

(3) Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.




Paragraf 2

Syarat Pengangkatan Hakim Ad Hoc

Pasal 29Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat:

1. warga negara Republik Indonesia;

2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;

5. sehat jasmani dan rohani;

6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

7. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan

8. memiliki pengetahuan dan kepedulian dibidang hak asasi manusia.




Pasal 30

Hakim ad hoc yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang lafalnya berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dan siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik "

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membeda- bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil - adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Paragraf 3

Acara Pemeriksaan

Pasa 31

Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

Pasal 32

(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30 juga berlaku bagi pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.




Pasal 33

(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

(4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(5) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat untuk satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

(6) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah

Agung harus memenuhi syarat:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;

d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;

e. sehat jasmani dan rohani;

f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

g. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan

h. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.


BAB VI
PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSl

Pasal 34

(1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia

yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dan

ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dan pihak manapun.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan

secara cuma-cuma.

(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Lanjut baca : http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/hrlaw/18